Kamis, 04 November 2010

Makalah tentang E-GOVERNMENT

Makalah tentang E-GOVERNMENT









OLEH:

NAMA : MOH.ARSYAD.Y
STB : B 101 09 187






PROGRAM STUDI ADM.NEGARA
JURUSAN ILMU ADM.NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO
NOVEMBER, 2010


PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dibidang pemerintahan sedang menuju kepemerintahan yang e-government, Problem-problem mengenai masalah kewarganegaraan, dapat teratasi lewat pembangunan tata pemerintahan, termasuk kependudukan, berbasis elektronik (electronic based government, e-government). Secara pragmatis, e-government dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan praktek penyimpangan administrasi negara. Lebih mendasar lagi, dari kaca mata politik demokrasi, melalui tiga kerangka kerjanya, yang terdiri atas e-government consultation, dan e-decision-making, komitmen dan keberhasilan pemerintah suatu negara, dalam menyelenggarakan e-government dapat dijadikan indikator kesediaan pemerintah tersebut dalam berbagi informasi dan pengetahuan dengan warganya. Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijaka teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Dibandingkan dengan keempat faktor yang lainnya yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan globalisasi. Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

TINJAUAN LITERATUR
Lingkup dan Tahapan e-Government Menurut Heeks (2001), e-goverment lahir karena dua revolusi: revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Kedua revolusi ini berdampak pada pola interaksi pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat dikelola. Meskipun e-government meliputi beragam aktivitas dan aktor, terdapat tiga ranah penerapan yang dapat diidentifikasi, yaitu government-togovernment(G2G), government-to-business (G2B), dan government-to-citizen (G2C). Beberapa penelitimengenalkan domain keempat, government-toemployee (G2E), namun beberapa yang lain memasukkan domain terakhir ke dalam domain G2G (Seifert dan Bonham, 2003). Dalam banyak hal, domain G2G merepresentasikan tulang punggung e-government yang mengacu kepada proses standar yang digunakan lembaga-lembaga pemerintah untuk saling berkomunikasi dan memudahkan proses.
Proses internal ini perlu diperbaiki di semua tingkatan sebelum memberikan layanan yang terbaik untuk publik.
Domain G2B menjembatani pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada dunia bisnis. Layanan ini, di antaranya, dapat berupa penyediaan informasi potensi bisnis dan simplifikasi dan transparansi proses perijinan. Domain G2C dirancang untuk memfasilitasi warga Negara berinteraksi dengan pemerintah, yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai tujuan utama implementasi e-government (Seifert dan Bonham, 2003). Dalam literatur ditemukan berbagai model implementasi e-government.



LATAR BELAKANG

TUJUAN PENERAPAN e-GOVERNMENT
Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya.
Selain itu tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik (good governance) menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", adalah : "penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka."
PENERAPAN e-GOVERNMENT
Tetapi berbicara mengenai e-government bukan berarti hanya menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain omatisasi sistem, melainkan mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada itu.
Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungisnya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Untuk memenuhi konsep sistem informasi yang baik maka dari masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi dan dijalankan, sehingga sistem informasi dari satu lembaga pemerintah ke lembaga pemerintah lainnya dapat terhubung, dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik kedalam maupun keluar.


Pengumpulan Data

Kuesioner digunakan sebagai instrumen pokok dalam penelitian ini. Selain berisi beberapa item untuk mendapatkan informasi demografis, kuesioner ini berisi item-item untuk mengoperasionalisasikanbeberapa variabel yang merepresentasikan prinsipprinsip yang sudah disebut di atas.
Responden penelitian ini adalah pengusaha yang menggunakan layanan pemerintah untuk dunia
bisnis untuk dunia bisnis sebelum dan sesudah implementasi e-government. Hal ini dilakukan
supaya kualitas layanan antara dua waktu tersebut dapat dibandingkan dengan lebih valid karena
menggunakan sumber informasi yang sama.Pemilihan sampel dilakukan dengan
mempertimbangkan visibilitas tempat usaha dan snowball sampling karena ketiadaan daftar
perusahaan yang cukup representatif.

Dfinisi-definisi E-Government

E-Government menurut kominfo Adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis/ menggunakan electronik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.
E-Government menurut world bank Adalah penggunaan tekhnologi informasi oleh kantor-kantor pemerintah untuk pelayanan lebih baik pada masyarakat dunia usaha dan untuk memperbaiki kerjasama antar institusi pemerintah.
Secara umum penerapan E-Gov adalah untuk memperpendek limit pengambilan keputusan serta rentang kendali sistem managemen pemerintahan yang slama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang memicu.

PEMBAHASAN


Batasan Masalah

Batasan masalah yang didefinisikan dalam penulisan ini:
1. Membangun pemerintahan e-government mencakup (government to citizen, government to business, government to government).
2. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan e-government.
3. Pengimplementasian pemerintahan e-government pada masyarakat.

Tujuan

Membangun pemerintahan e-government mencakup (government to citizen,
government to business, government to government), berbasis teknologi informasi.

Analisa masalah

Menganalisa bagaimana mengimplementasikan pemerintahan e-government yang
berbasis teknologi informasi.
Analisa hasil dan penarikan kesimpulan Memaparkan hasil analisis dari penerapan pemerintahan e-government dan menarikkesimpulan dari hasil pemaparan tersebut.

terlihat adanya perbedaan yang yang signifikan untuksemua variabel yang merepresentasikan prinsip-prinisp good governance.Kepedulian terhadap stakeholder Implementasi e-government telah dinilai oleh pengusaha meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap stakeholder, dalam hal ini dunia bisnis. Peningkatan kualitas ini maujud dalam pemahaman prosedur layanan yang lebih baik oleh petugas, citra petugas yang lebih baik dalam melayani, dan perbaikan lingkungan pelayanan. Selain penggunaan sistem informasi yang memudahkan dalam melayani, Pemerintah Kota Jambi juga memberikan informasi terkait prosedur layanan baik di situs web maupun di kantor pelayanan dalam bentuk poster yang ditempel pada dinding. Lingkungan pelayanan juga ditingkatkan kenyamanannya dengan berbagai tambahan fasilitas.

Manfaat e-Government

Penelitian-penelitian sebelumnya, menemukan bahwa implementasi e-government mempunyai manfaat dan dampak yang cukup signifikan dalam banyak hal. Manfaat tersebut antara lain adalah peningkatan efisiensi, kualitas layanan publik, transparansi, partisipasi publik, dan pengembangan ekonomi (e.g. Seifert dan Bonham, 2003; Grönlundet al., 2005; Kumar dan Best, 2006). Namun demikian, supaya efektif, implementasi egovernment harus mempertimbangkan konteks lokal. Menurut Heeks (2003), kata kunci dalam implementasi e-government bukan adopsi, tetapiadaptasi di mana konteks lokal dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi.Dalam literatur, ditemukan bahwa fokusimplementasi e-government di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pada transparansi dan perang terhadap korupsi (Grönlund et al., 2005). Meski demikian, peningkatan kualitas layanan, sangat erat kaitannya dengan kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut merupakan bagian dariprinsip-prinsip good governance. Good governance mulai populer menjadi wacana di Indonesia setelah tumbangnya orde baru. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Good governance merupakan perangkat untuk
menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan
menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan good governance dapat dinilai dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
pendukungnya. Masyarakat Transparansi Indonesia mengidentifikasi banyak prinsip good governance, seperti tingkat kepedulian pada stakeholder, efektifitas dan efisien, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi. e-Government dengan dukungan teknologi informasi yang baik dan pelaksana yang mempunyai integritas dipercaya akan sangat membantu pencapain good governance tersebut.
Jika kita cermati kebutuhan diatas maka kelemahan yang kita miliki adalah
- Visi yang jelas dari pemimpin, kita sadari bahwa banyak pimpinan baik ditingkat pusat dan daerah yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi, akibatnya pemimpin belum dapat menghasilkan visi yang baik dari pengembangan dan pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam pembanganunan
-Dukungan yang kuat dari masayarakat, dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik ddampak penerapan TIK tersebut, masayarakat juga akan mendukung jika masayarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan layanan yang teradapat dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini indonesia masih terkendala dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan TIK.

E-Government di Kota Jambi

Berbagai alasan dan tujuan dikemukakan oleh setiap lembaga pemerintah dalam implementasi egovernment.
Alasan implementasi e-goverment di Kota Jambi adalah:
1. ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003, dan
2. untuk memberikan layanan dan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat KotaJambi.
Tujuan Pemerintah Kota Jambi dalam implementasi e-government adalah: menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta pemberian informasi yang tepat kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam perkembangannya, dalam implementasi e-government, Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan berbagai sistem informasi seperti KANTAYA (Kantor Maya) dan SIMDA (Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah). KANTAYA adalah sistem informasi perkantoran dengan fiturfitur antara lain untuk administrasi agenda kegiatan,
pemesanan fasilitas, buku alamat, lemari berkas,keberadaan pegawai, ruang forum/diskusi, URLLink,
surat elektronik, administrasi surat dan profil. Untuk dunia bisnisnya Pemerintah Kota Jambi mempunyai aplikasi sistem informasi perkebunan, sistem infomasi pertanian, sistem informasi
peternakan, dan sistem informasi hukum dan perundang-undangan.
Untuk mendukung operasional e-government, Pemerintah Kota Jamb mempekerjakan 26 orang pegawai khusus berada pada Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kota Jambi, dan di luar kantor sebanyak 40 orang yang berada pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Dukungan dana implementasi e-government didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Dana dari APBD ini digunakan untuik perawatan aplikasi pendukung e-government,
selain itu juga untuk penggajian pegawai yang mengelola layanan e-government Kota Jambi.
Didalam pengembangan dan implementasi egovernment Pemerintah Kota Jambi melakukan
beberapa kerja sama dengan pihak luar, sepertidengan
1. Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Badan Pengkajian dan D-50
Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengembangan aplikasi/sistem informasi pendukung e-government,
2. Pusat Layanan Jaringan Komputer, Universitas Negeri Jambi untuk pengembangan jaringan komputer,
3. PT Telkom untuk mendapatkan koneksiInternet. Ke depen, Pemerintah Kota Jambi berencana
melakukan penambahan dan pengembangan aplikasi dan pengembangan jaringan sampai ke kelurahan,
dan membangun layanan satu pintu.Salah satu prestasi yang diraih Kota Jambi yang berkaitan dengan layanan
e-government adalah penerimaan bantuan pengembangan e-government di daerah dari Depkominfo yang hanya diberikan kepada 6 kabupaten/kota.
Beberapa contoh yang dapat menunjukkan peningkatan kualitas layanan e-Government untuk dunia bisnis yang diberikan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan efektifitas dan edisiensi kinerja
pemerintah adalah:
a. Adanya keadilan untuk mendapatkan layanan, ini ditunjukkan dengan budaya antri, di mana
setiap pelaku bisnis yang datang diwajibkan mengambil kartu antrian sehingga tidak ada perbedaan pemberian layanan.
b. Petugas mempunyai kemampuan dalam memberikan layanan, hal ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan kepada pemberilayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi
c. Layanan yang diberikan sudah cepat karena pada kantor pelayanan telah dilengkapi dengan
perangkat komputer dan petugas tidak perlu lagi menjelaskan prosedur pelayanan karena prosedur layanan telah diberitahukan melalui Internet dan ditempelkan di dinding loket pelayanan.
d. Kedisiplinan petugas dan pemberian layanan tepat waktu meningkat karena Pemerintahan
Kota Jambi mempunyai aplikasi system informasi yang cukup baik, termasuk Kantaya.
Partisipasi masyarakat Seperti halnya kepedulian kepada staksholder,efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat juga terbukti meningkat secara signifikan setelah implementasi e-government.






METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian
Penelitian ini mengukur penilian subyektif pengusaha terhadap lima variabel yang masingmasing
mewakili prinsip-prinsip e-government, yaitu kepedulian terhadap stakeholder, efektivitas
dan efisiensi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Tidak semua prinsip e-government dimasukkan dalam penelitian ini. Setiap variabel ini dioperasionalisasikan dengan beberapa item yang diadopsi dari item-item yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Variabel ini digunakan untuk mengukur palayanan yang diberikan oleh Kota Jambi kepadadunia bisnis.
Kepedulian kepada stakeholder dapat berupa kenyamanan dan keamanan yang diberikan oleh pemerintah Pada variabel ini, penilaian dilakukan pada: pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan layanan yang dibutuhkan, penilaian pengguna layanan terhadap petugas baik berupa perilaku maupun penampilan, keadaan tempat pelayanan (keamanan dan kenyamanan) serta respon atau tanggapan terhadap pengguna yang diberikan
oleh petugas. Penilaian terhadap hal-hal ini dilakukan, karena implementasi e-government tidak
lepas dari perubahan pola pikir dan cara pelayanan kepada masyarakat.


Efektivitas dan efisien

Variabel ini digunakan untuk mengukur kualitas proses yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan
menggunakan sumberdaya secara optimal.
Adapun penilaian yang dilakukan pada variable ini meliputi: pemberian layanan yang tepat waktu, baik jadwal pelayanan dan penyelesaian layanan, cepat, adanya kemampuan petugas untuk memberikan layanan sehingga layanan yang diberikan tidak ada kesalahan, informasi yang
didapat dari petugas jelas dan pasti dan petugas sudah bekerja optimal dengan didukung perangkat teknologi informasi.

.
Akuntabilitas

Variabel ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah yang bertugas dalam pengambilan
keputusan dengan bertanggungjawab kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk memprioritaskan kepentingankepentingan umum dan berusaha menentukan visi stategi untuk pembangunan wilayah kedepannya.

KESIMPULAN


Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan e-Government Kota Jambi untuk dunia
bisnis berdasarkan pencapaian prinsip e-Government mengalami peningkatan secara
signifikan. Penelitian ini memberikan bukti empiris atas hal tersebut.
Walaupun demikian, pada layanan egovernmnent untuk dunia bisnisnya masih perlu ditingkatkan. Layanan yang diberikan Pemerintah Kota Jambi hanya sebatas bentuk layanan
keterbukaan informasi, yaitu layanan yang diberikan hanya sebatas pemberian data dan informasi yang dapat diakses secara bebas melalui Internet.
Meskipun harus diakui, solusi ini merupakan pilihan masuk akal untuk konteks Kota Jambi di mana koneksi Internet yang cukup baik masih sulit
didapatkan.
Selain itu, simplifikasi yang lebik baik, terutama dari prosedur pelayanan (seperti perizinan) yang masih melibatkan banyak lembaga perlu ditata lebih baik.
Jika hal tersebut dilakukan, tidak mustahil semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh dunia bisnis.

PUSTAKA

Chen, H. (2002). Digital Government: Technologiesand Practices. Decision Support Systems, 34,
223-227.
Grönlund, A., Andersson, A., dan Hedström, K. (2005). NextStep E-Government in Developing
Countries. Sweden: Örebro University,.
Haryono, T., dan Widiwardono, Y. K. (2004). Current status and issues of e-Government in
Indonesia. Diakses pada 4 September 2004 dari http://www.aseansec.org/13802.htm
Heeks, R. (2001). Understanding E-Governance for Development. Dalam iGovernment Working
Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management,
University of Manchester.
Heeks, R. (2003). Most eGovernment-for- Development Project Fail: How Can Risks be
Reduced? (No. 14). Manchester: Institute for Development Policty and Management.
Kumar, R., dan Best, M. L. (2006). Impact and Sustainability of E-Government Services in
Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu, India. The Information Society,
22(1), 1-12.
Kunstelj, M., dan Vintar, M. (2004). Evaluating the Progress of E-Government Development: A
Critical Analysis. Information Polity, 9(3-4), 131-148.
Layne, K., dan Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model.
Government Information Quarterly, 18(2), 122- 136.
Seifert, J. W., dan Bonham, G. M. (2003). The Transformative Potential of E-Government in
Transitional Democracies. Proccedings of The International Conference on Public
Administration in the 21st Century: Concepts, Methods, Technologies, School of Public
Administration, Lomonosov Moscow State University.
West, D. M. (2006). Global E-Government 2006. Diakses pada 13 Februari 2007 dari http://www.insidepolitics.org/egovt06int.pdf.














2. penerapan E-Government di sulawesi tengah terutama di kota palu
Menurut saya penggunaan e-gov diSul-teng terutama dikota palu sebagian kecil masyarakat menggunakan e-gov.dan sebagian besar masyarakat kota palu tidak menggunakan e-gov ini bahwasanya kurangnya pengetahuan oleh masyarakat kota palu karena hal-hal yang menyebabkan kesibukan keseharian mereka.
dan juga sebagian besar mereka tidak mengetahui penggunaan internet dan sebagainya.
ada pula pengeluhan tentang sulitnya menggunakan system teknologi informasi dibidang pemerintahan yaitu e-Government.
Kendala penerapan e-gov seperti:
1.permasalahan pada perangkat lunak paket program seperti operating system,office
2.pada perang-kat keras timbul sebagai akibat dari perubahan spesifikasi yang demikian cepat
3.kurangnya penyediaan anggaran untuk mendukung pengembangan/ pemanfaatan e-government.
4.kurangnya pengetahuan tentang pengaturan dan penyediaan aplikasi e-gove.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar